Kemendagri Temukan Data Baru Terkait Polemik Empat Pulau Aceh-Sumut, Apa Itu?

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menelaah ulang polemik mengenai status kepemilikan empat pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut pihaknya menemukan novum atau data baru, yang bisa menjadi penentu dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Menurut Bima Arya, data baru tersebut diperoleh dari penelusuran mendalam yang dilakukan tim Kemendagri dalam beberapa pekan terakhir. Ia menyatakan bahwa bukti ini melengkapi dokumen dan data yang sudah ada sebelumnya.

“Selain data yang selama ini menjadi rujukan, kami kini memiliki novum, atau data baru hasil kajian langsung dari Kementerian Dalam Negeri,” ujar Bima Arya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

Data Baru Akan Dilaporkan ke Mendagri dan Presiden

Penampakan 4 pulau perbatasan Aceh-Sumut. [Istimewa]Ia menegaskan bahwa data baru Kemendagri itu akan segera dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan kemudian diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Walau belum membeberkan secara terbuka isi dari data tersebut, Bima menyebut novum ini sangat penting dalam proses pengambilan keputusan akhir.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan mendengarkan semua masukan dan tidak menutup kemungkinan mengubah keputusan terdahulu.

"Tidak ada keputusan yang tidak bisa diperbaiki. Pemerintah akan mempelajari semua sudut pandang, semua masukan dari pihak terkait demi kepentingan bersama,” pungkas Bima.

Presiden Prabowo Turun Tangan Selesaikan Konflik

Konflik empat pulau antara Aceh dan Sumit kini sudah masuk ke level tertinggi pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto mengambil alih langsung penanganan polemik wilayah ini, berdasarkan hasil komunikasi dengan DPR RI.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan Presiden untuk mencari jalan damai atas dinamika yang terjadi antarprovinsi.

“Presiden Prabowo telah menyampaikan bahwa persoalan batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara akan ditangani langsung oleh pemerintah pusat,” ucap Dasco, Sabtu (14/6/2025).

Pemerintah Janji Akan Ambil Keputusan Terbaik

Ilustrasi 4 pulau. [Istimewa]Wamendagri Bima Arya menyatakan bahwa keputusan akhir terkait status empat pulau itu akan diambil setelah seluruh kajian rampung.

Ia juga memastikan bahwa proses ini akan mempertimbangkan aspek historis, administratif, serta sosial masyarakat sekitar.

"Kami berkomitmen menyelesaikan masalah ini dengan cara terbaik, tanpa memihak, dengan tetap mengedepankan integritas data,” tuturnya.

Sengketa ini melibatkan empat pulau yang sebelumnya masuk wilayah administratif Kabupaten Aceh Singkil namun belakangan diklaim sebagai bagian dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Hal ini menimbulkan gejolak di kalangan warga dan pemerintahan daerah masing-masing.

Polemik empat pulau Aceh-Sumut ini tidak hanya berdampak pada peta wilayah, tetapi juga menyangkut aspek sumber daya alam, kelautan, dan pembangunan daerah ke depan.